CONTOH PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH SEBELUM KETETAPAN MPRS NO. XX/MPRS/1966
Disusun oleh: I’ib Sutera Aru Persada
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang yang pernah dikeluarkan Pemerintahan Indonesia berjumlah 201
PERPU, baik yang disahkan menjadi UU atau tidak. Dari sekian masa pemerintahan
Indonesia mulai dari awal kemerdekaan, Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap. MPR No.
III/MPR/2000, sampai dengan masa pengaturan peraturan perundang-undangan oleh
UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011. PERPU paling banyak dikeluarkan
adalah pada masa awal kemerdekaan hingga sebelum Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966. Daniel Yusmic menunjukkan
daftar PERPU yang telah dikeluarkan sejak era Soekarno. Selama memimpin Indonesia
Soekarno menerbitkan 143, Penjabat Presiden Juanda 24, Penjabat Presiden Mr
Assat 6, Soeharto 8, BJ Habibie 3, Abdurrahman Wahid 3, Megawati 4, dan Susilo
Bambang Yudhoyono 16. Total PERPU yang pernah dikeluarkan hingga era Joko
Widodo adalah 210.[1] PERPU yang dikeluarkan pemerintah pada masa sebelum Ketetapan MPRS No.
XX/MPRS/1966 tersebut diantaranya sebagai berikut:
No.
|
Nomor Perpu
|
1.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bangunan
|
2.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Penghapusan Sistem Bukti Ekspor
(B.E.)
|
3.
|
|
4.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1959 tentang penurunan nilai uang kertas rp
500,- dan rp 1000,-
|
5.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembekuan Sebagian Dari Simpanan
Pada Bank-Bank
|
6.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang pembatasan waktu untuk
melaksanakan hak menuntut penukaran uang kertas bank pecahan-pecahan rp
1.000,- dan rp 500,- yang dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang
no. 2 tahun 1959 nilainya masing-masing telah diturunkan menjadi rp 100,- dan
rp 50
|
7.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Ketentuan Di Bidang Fiskal
Mengenai Penurunan Nilai Uang Kertas Rp 1.000,- Dan Rp 500,-
|
8.
|
|
9.
|
|
10.
|
|
11.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Ordonansi
Pajak Rumah Tangga 1908
|
12.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1959 tentang Pengubahan dan tambahan ordonansi
pajak upah (staatsblad 1934 no. 611)
|
13.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan
Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
|
14.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1959 tentang Pengubahan Ordonansi Pajak
Kekayaan
|
15.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang Pengubahan Tarif Pajak Kendaraan
Bermotor
|
16.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1959 tentang Pengubahan Tarif Pajak Radio
|
17.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang Pengubahan dan tambahan ordonansi
pajak perseroan 1925 (staatsblad 1925 no. 319)
|
18.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan ordonansi
pajak pendapatan 1944 (staatsblad 1944 no. 17)
|
19.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1959 tentang Kenaikan Tarif Cukai Atas Bir Dan
Alkohol Sulingan Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir
|
20.
|
|
21.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959 tentang Pengubahan Dan Tambahan Aturan Bea
Meterai 1921
|
22.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman
Terhadap Tindak Pidana Ekonomi
|
23.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Pengubahan nama 'medali sewindu
angkatan perang republik indonesia' menjadi 'bintang sewindu angkatan perang
republik indonesia'
|
24.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pencabutan undang-undang no. 74
tahun 1957 (lembaran negara no. 160 tahun 1957) dan penetapan keadaan bahaya
|
25.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penilaian Persediaan Uang Emas Dan
Bahan Uang Emas Pada Bank Indonesia
|
26.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Dasar Perhitungan Malayan Dollar
Untuk Melakukan Tarip Pajak-Pajak Negara Di Daerah Kepulauan Riau
|
27.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
|
28.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Perubahan Masa Pemungutan Pajak
Verponding Dan Pajak Bangsa Asing
|
29.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pinjaman Konsolidasi Tahun 1959
|
30.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Perubahan/Tambahan
Peraturan-Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 7, 12, 13, 15, 16,
17, 18, 19 Dan 20 Tahun 1959
|
31.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penambahan undang-undang darurat
no. 7 tahun 1955 (lembaran negara tahun 1955 no. 27) yang ditambah dengan
undang-undang darurat no. 8 tahun 1958 (lembaran negara tahun 1958 no. 156)
tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi
|
32.
|
|
33.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik
Perseorangan Warga Negara Belanda
|
34.
|
|
35.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penghentian berlakunya
undang-undang no. 17 tahun 1951 (lembaran negara 1951 no. 100)
|
36.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang tentang Mengubah dan menambah undang-undang tentang
penetapan anggaran perusahaan-perusahaan i.b.w. Dari anggaran republik
indonesia untuk tahun dinas 1959
|
37.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1960 tentang Perubahan Modal Bank Indonesia
|
38.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
|
39.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1960 tentang Mengubah Dan Menambah
Undang-Undang Tentang Penetapan Anggaran Belanja Dan Sumber-Sumber Pendapatan
Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1959
|
40.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Penetapan Bagian-Bagian Perusahaan
Negara Berdasarkan I.B.W Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
|
41.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan
Jabatan Presiden, Jika Presiden Mangkat, Berhenti, Atau Berhalangan, Sedang
Wakil Presiden Tidak Ada Atau Berhalangan
|
42.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1960 tentang Pembubaran Panitya Untuk Menyelesaikan
Urusan Pemulihan Hak
|
43.
|
|
44.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Perubahan undang-undang no. 12
tahun 1951 tentang penghapusan badan hukum algemene volkscredietbank
|
45.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 78
Tahun 1958 Tentang Penanaman Modal Asing
|
46.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Dalam Ketentuan-Ketentuan Pidana
Lainnya Yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945
|
47.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1960 tentang Perubahan Tarif Upah Untuk Balai
Harta Peninggalan
|
48.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
|
49.
|
|
50.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan Yang
Diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api
|
51.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perpanjangan jangka waktu
peralihan yang tersebut pada pasal 61 peraturan pemerintah pengganti
undang-undang no. 23 tahun 1959 (lembaran negara tahun 1959 no. 139) tentang
keadaan bahaya
|
52.
|
|
53.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1960 tentang Perubahan pasal 27 dan pasal 28
undang-undang darurat no. 7 tahun 1955, sebagaimana telah diubah dan
ditambahan, terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang no.
1 tahun 1960
|
54.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1960 tentang Perubahan undang-undang darurat
no. 3 tahun 1958 (lembaran negara 1958 no. 43)
|
55.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan Dan
Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
|
56.
|
|
57.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1960 tentang Uang Honorarium Juru Sumpah
|
58.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Transmigrasi
|
59.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1960 tentang Ancaman hukuman terhadap
pembelian, penerimaan, penyerahan penguasaan, kepunyaan, persediaan atau
dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan barang logam d.k.a.
Dengan tidak mempunyai surat izin
|
60.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1960 tentang Peleburan Bank Industri Negara Ke
Dalam Bank Pembangunan Indonesia
|
61.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan
undang-undang darurat no. 3 tahun 1959 (lembaran negara no. 43) tentang
pinjaman obligasi berhadiah tahun 1959
|
62.
|
|
63.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Tarif Bea
Masuk, Bea Keluar, Bea Statistik, Bea Berat Barang Dan Pajak Masuk (Pajak
Penjualan)
|
64.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan Mata Uang Rupiah Dalam
Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri
|
65.
|
|
66.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan
undang-undang darurat no. 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan
peradilan tindak pidana ekonomi
|
67.
|
|
68.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1960 tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas
Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
|
69.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penyaluran Militer Wajib Darurat
Kedalam Rangka Wajib Militer
|
70.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan
undang-undang no. 66 tahun 1958 (lembaran negara tahun 1958 no. 117) tentang
wajib militer
|
71.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi
|
72.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1960 tentang Peleburan Bank Rakyat Indonesia
Kedalam Bank Koperasi, Tani Dan Nelayan
|
73.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1960 tentang Bank Koperasi, Tani Dan Nelayan
|
74.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1960 tentang Peleburan Perseroan Terbatas Bank
Tani Dan Nelayan
|
75.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1960 tentang Pembentukan Dewan Perusahaan
|
76.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1960 tentang Perubahan nama dan kedudukan hukum
serta pemindahan tempat kedudukan "n.v. Nederlandche-indische aardolie
maatschaappij"
|
77.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi
Selatan Tenggara Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah
|
78.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1960 tentang Pengawasan Pendidikan Dan
Pengajaran Asing
|
79.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa
Izin Yang Berhak Atau Kuasanya
|
80.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Larangan Organisasi-Organisasi Dan
Pengawasan Perusahaan-Perusahaan Orang Asing Tertentu
|
81.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara
|
82.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1960 tentang Perubahan pasal 43 ayat (5)
peraturan pemerintah pengganti undang-undang no. 23 tahun 1959 (lembaran
negara tahun 1959 no. 139) tentang keadaan bahaya
|
83.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Pajak
Dividen
|
84.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian
|
85.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1960 tentang Penyempurnaan Ordonansi Pajak
Pendapatan 1944
|
86.
|
|
87.
|
|
88.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan Dan Pengerahan Semua
Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamanan Dan
Pertahanan Negara
|
89.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak
Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri
|
90.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1962 tentang Penerimaan Dan Penggunaan Warga
Negara Asing Yang Dengan Sukarela Turut Serta Dalam Perjuangan Pembebasan
Irian Barat
|
91.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1962 tentang Pengesahan perjanjian karya antara
perusahaan negara pertamina dan pan american indonesia oil co. Untuk diri
sendiri dan atas nama pan american international oil co.
|
92.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun
1962 Atas Kendaraan Bermotor
|
93.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penegasan dari pasal 16 ayat (6)
undang-undang no. 7 drt tahun 1955 (lembaran negara tahun 1955 no. 27) tentang
pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi
|
94.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1962 tentang Penggunaan Dan Pengawasan Atas
Penggunaan Dana-Dana Investasi
|
95.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Pemungutan Sumbangan Wajib
Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang
|
96.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Ketentuan Dibidang Fiskal Mengenai
Pembayaran Sumbangan Wajib Istimewa
|
97.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Atas
Kendaraan Bermotor Yang Di Impor Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia
|
98.
|
|
99.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam
Pengawasan
|
100.
|
|
101.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1962 tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis
Impor 1933
|
102.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1962 tentang Perubahan dan tambahan
undang-undang no. 21 prp tahun 1960 tentang bank pembangunan indonesia
|
103.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Deklarasi Ekonomi Di
Bidang Pembiayaan Impor Dan Ekspor
|
104.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1963 tentang Perubahan undang-undang no. 4 prp
tahun 1959 dan pencabutan undang-undang no. 32 prp tahun 1960 dan
undang-undang no. 34 prp tahun 1960 (lembaran negara tahun 1959 no. 91,
lembaran negara tahun 1960 no. 92 dan lembaran negara tahun 1960 no. 94)
|
105.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh
Perusahaan-Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau
Dari Perusahaan-Perusahaan Itu Kedalam Peredaran Bebas (Disempurnakan)
|
106.
|
|
107.
|
|
108.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan
undang-undang no. 36 tahun 1953 tentang bank tabungan pos (lembaran negara
tahun 1953 no. 86)
|
109.
|
|
110.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1963 tentang Pemasukan Daerah Tingkat Ii
Kepulauan Riau Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia
|
111.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1963 tentang Penangguhan Pelaksanaan Pemungutan
Bea-Bea Dan Cukai-Cukai Di Daerah Tingkat Ii Kepulauan Riau
|
112.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan
undang-undang no. 21 tahun 1959, tentang penetapan undang-undang darurat no.
7 tahun 1958, tentang penggantian peraturan tentang bintang gerilya sebagai
termaktub dalam peraturan pemerintah no. 8 tahun 1949 (lembaran negara.....
|
113.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung Dengan Mengubah Undang-Undang No 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
|
114.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah
Undang-Undang No 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sulawesi Utara Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara
|
115.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Ii
Dairi Dengan Mengubah Undang-Undang No 7 Drt 1956 Tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara
|
116.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Nilai Transaksi Rupiah Dan
Pembebasan Atas Impor
|
117.
|
|
118.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Perubahan/Penambahan Undang-Undang
No.7 Tahun 1960
|
119.
|
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang nomor 2 tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara
Tahun 1966
|
Daftar Pustaka:
Comments
Post a Comment