Belajar Hukum

Disusun oleh: I'ib Sutera Aru Persada Ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dn hirarki peraturan perundang-undangan SETELAH Perubahan UUD 1945, yaitu Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004. [1] Bersamaan dengan Perubahan Kedua UUD 1945, pada Sidang Tahunan MPR yang petama tanggal 7-18 Agustus 2000, MPR memutuskan ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 sebgai pengganti dari Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Menurut Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tata ururtan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: [2] 1.       Undang-Undang Dasar 1945 2.       Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 3.       Undang-Unda...

Disusun oleh: I'ib Sutera Aru Persada Pada periode tahun 1966 semenjak dikeluarkannya Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 sampai dengan tahun 2000 saat dikeluarkannya Tap MPR No. III/MPR/2000 telah dikeluarkan beberapa PERPU oleh pemerintah Indonesia. Berikut adalah beberapa PERPU yang pernah pemerintah keluarkan pada masa itu. No. Nomor PERPU 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan undang-undang no. 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahu...

Disusun oleh: I'ib Sutera Aru Persada Sebagai upaya untuk menertibkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut maka setelah meletusnya pemberontakan G30S tahun 1965 dan dikelurkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jendral Soeharto, melalui Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, MPRS menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap produk legislatif baik yang berbentuk Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-Undang, maupun Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Dalam Ketetapan MPRS XIX/MPRS/1966 tersebut ditetapkan bahwa: 1.       Semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit 5 Juli 1959, ditinjau kembali. 2.       Menugaskan Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap Pentapan Presiden/Peraturan Presiden dengan ketentuan bahwa Pentapan Presdien ...

Download file dibawah ini!

Disusun oleh: I’ib Sutera Aru Persada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang pernah dikeluarkan Pemerintahan Indonesia berjumlah 201 PERPU, baik yang disahkan menjadi UU atau tidak. Dari sekian masa pemerintahan Indonesia mulai dari awal kemerdekaan, Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap. MPR No. III/MPR/2000, sampai dengan masa pengaturan peraturan perundang-undangan oleh UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011. PERPU paling banyak dikeluarkan adalah pada masa awal kemerdekaan hingga sebelum Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966. Daniel Yusmic menunjukkan daftar PERPU yang telah dikeluarkan sejak era Soekarno . Selama memimpin Indonesia Soekarno menerbitkan 143, Penjabat Presiden Juanda 24, Penjabat Presiden Mr Assat 6, Soeharto 8, BJ Habibie 3, Abdurrahman Wahid 3, Megawati 4, dan Susilo Bambang Yudhoyono 16. Total PERPU yang pernah dikeluarkan hingga era Joko Widodo adalah 210 . [1]   PERPU yang dikeluarkan pemerintah pada masa sebelum Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebu...