TAFSIR KONSTITUSI PASAL 2 AYAT (2) UUD 1945 TENTANG KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN IMPLIKASINYA DALAM KEDAULATAN RAKYAT

-
Download file dibawah ini!

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

CONTOH PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH SEBELUM KETETAPAN MPRS NO. XX/MPRS/1966

-
Disusun oleh: I’ib Sutera Aru Persada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang pernah dikeluarkan Pemerintahan Indonesia berjumlah 201 PERPU, baik yang disahkan menjadi UU atau tidak. Dari sekian masa pemerintahan Indonesia mulai dari awal kemerdekaan, Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap. MPR No. III/MPR/2000, sampai dengan masa pengaturan peraturan perundang-undangan oleh UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011. PERPU paling banyak dikeluarkan adalah pada masa awal kemerdekaan hingga sebelum Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966. Daniel Yusmic menunjukkan daftar PERPU yang telah dikeluarkan sejak era Soekarno . Selama memimpin Indonesia Soekarno menerbitkan 143, Penjabat Presiden Juanda 24, Penjabat Presiden Mr Assat 6, Soeharto 8, BJ Habibie 3, Abdurrahman Wahid 3, Megawati 4, dan Susilo Bambang Yudhoyono 16. Total PERPU yang pernah dikeluarkan hingga era Joko Widodo adalah 210 . [1]   PERPU yang dikeluarkan pemerintah pada masa sebelum Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebu...
Read more

Jenis, Hirarki, dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

-
Image
Disusun oleh: I'ib Sutera Aru Persada Sebagai upaya untuk menertibkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut maka setelah meletusnya pemberontakan G30S tahun 1965 dan dikelurkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jendral Soeharto, melalui Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, MPRS menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap produk legislatif baik yang berbentuk Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-Undang, maupun Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Dalam Ketetapan MPRS XIX/MPRS/1966 tersebut ditetapkan bahwa: 1.       Semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit 5 Juli 1959, ditinjau kembali. 2.       Menugaskan Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap Pentapan Presiden/Peraturan Presiden dengan ketentuan bahwa Pentapan Presdien ...
Read more

HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN NORMA SOSIAL

-
Image
Oleh: I’ib Sutera Aru Persada             Menurut Van  Apeldorn , Hukum adalah  himpunan peraturan ( perintah – larangan), yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo , Hukum dalam arti ketentuan penguasa , hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti system kaedah/ norma ( yang meliputi kaedah agama  (sebagai sumber kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), norma kesusilaan / budi sebagai sumber moral, norma kesopanan / fatsoen  sebagai sumber keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum dan hukum dalam arti ilmu hukum. Manusia sebagai makhluk sosial di dalam melakukan hubungan di masyarakat, kadang timbul pertikaian, sehingga diperlukan Hukum untuk mengontrolnya. Sejatinya suatu hukum itu terbentuk mengikuti norma-norma y...
Read more