TAFSIR KONSTITUSI PASAL 2 AYAT (2) UUD 1945 TENTANG KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DAN IMPLIKASINYA DALAM KEDAULATAN RAKYAT

-
Download file dibawah ini!

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Jenis, Hirarki, dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

-
Image
Disusun oleh: I'ib Sutera Aru Persada Sebagai upaya untuk menertibkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut maka setelah meletusnya pemberontakan G30S tahun 1965 dan dikelurkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jendral Soeharto, melalui Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, MPRS menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap produk legislatif baik yang berbentuk Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-Undang, maupun Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Dalam Ketetapan MPRS XIX/MPRS/1966 tersebut ditetapkan bahwa: 1.       Semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit 5 Juli 1959, ditinjau kembali. 2.       Menugaskan Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap Pentapan Presiden/Peraturan Presiden dengan ketentuan bahwa Pentapan Presdien ...
Read more

HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN NORMA SOSIAL

-
Image
Oleh: I’ib Sutera Aru Persada             Menurut Van  Apeldorn , Hukum adalah  himpunan peraturan ( perintah – larangan), yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan Soedjono Dirdjosisworo , Hukum dalam arti ketentuan penguasa , hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti system kaedah/ norma ( yang meliputi kaedah agama  (sebagai sumber kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), norma kesusilaan / budi sebagai sumber moral, norma kesopanan / fatsoen  sebagai sumber keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum dan hukum dalam arti ilmu hukum. Manusia sebagai makhluk sosial di dalam melakukan hubungan di masyarakat, kadang timbul pertikaian, sehingga diperlukan Hukum untuk mengontrolnya. Sejatinya suatu hukum itu terbentuk mengikuti norma-norma y...
Read more

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 (UUD 1945)

-
Hallo teman teman. Kita sebagai warga negara Indonesia tentu ingin memahami negara ini lebih baik lagi. Baik dari sudut pemerintahan, hukum, ketatanegaraan dan lain sebagainya. Nah, salah satu cara untuk memahami dan menjadi warga negara yang baik tentu kita perlu memahami lebih lanjut mengenai konstitusi negara kita yakni UUD 1945. Selain dari pada itu, bisa pula diperuntukan untuk keperluan tugas PKN atau tugas teman teman di fakultas hukum bagi yang berkuliah disana. Oleh sebab itu saya sediakan dibawah ini UUD 1945 sebagai pegangan temen temen. Semoga ini bisa membantu ya. Terima kasih.
Read more