UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan

-
Download file dibawah ini!

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

URGENSI DISAHKANNYA RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU-PKS) DALAM RANGKA MEMENUHI HASRAT FEMINIST JUSTICE DI INDONESIA

-
Image
Disusun oleh: I’ib Sutera Aru Persada Baiq Nuril, nama tersebut menjadi buah bibir dan menyedot perhatian publik beberapa bulan terakhir. Dia merupakan mantan Pegawai Tata Usaha di SMAN 7 Mataram yang sebelumnya dinyatakan bebas dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. pada tanggal 26 Juli 2017. Namun kemudian dalam Akta Permohonan Kasasi No. 18/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN.Mtr. tanggal 1 Agustus 2017 Penuntut Umum mengajukan kasasi. Menariknya, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah melanggar Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Melalui Putusan Kasasi No. 574K/Pid.Sus/2018 pada 9 November 2018, Baiq Nuril dihukum selama 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500 juta subsidair pidana kurungan 3 bulan karena terbukti mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Kasus tersebut juga menimbulk...
Read more

Jenis, Hirarki, dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

-
Image
Disusun oleh: I'ib Sutera Aru Persada Sebagai upaya untuk menertibkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut maka setelah meletusnya pemberontakan G30S tahun 1965 dan dikelurkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jendral Soeharto, melalui Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, MPRS menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap produk legislatif baik yang berbentuk Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-Undang, maupun Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Dalam Ketetapan MPRS XIX/MPRS/1966 tersebut ditetapkan bahwa: 1.       Semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit 5 Juli 1959, ditinjau kembali. 2.       Menugaskan Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap Pentapan Presiden/Peraturan Presiden dengan ketentuan bahwa Pentapan Presdien ...
Read more

CONTOH PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH SEBELUM KETETAPAN MPRS NO. XX/MPRS/1966

-
Disusun oleh: I’ib Sutera Aru Persada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang pernah dikeluarkan Pemerintahan Indonesia berjumlah 201 PERPU, baik yang disahkan menjadi UU atau tidak. Dari sekian masa pemerintahan Indonesia mulai dari awal kemerdekaan, Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, Tap. MPR No. III/MPR/2000, sampai dengan masa pengaturan peraturan perundang-undangan oleh UU No. 10 Tahun 2004 dan UU No. 12 Tahun 2011. PERPU paling banyak dikeluarkan adalah pada masa awal kemerdekaan hingga sebelum Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966. Daniel Yusmic menunjukkan daftar PERPU yang telah dikeluarkan sejak era Soekarno . Selama memimpin Indonesia Soekarno menerbitkan 143, Penjabat Presiden Juanda 24, Penjabat Presiden Mr Assat 6, Soeharto 8, BJ Habibie 3, Abdurrahman Wahid 3, Megawati 4, dan Susilo Bambang Yudhoyono 16. Total PERPU yang pernah dikeluarkan hingga era Joko Widodo adalah 210 . [1]   PERPU yang dikeluarkan pemerintah pada masa sebelum Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebu...
Read more