Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Dikeluarkan Pemerintah Dari Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 s/d Ketetapan MPR No. III/MPR/2000

-




Disusun oleh: I'ib Sutera Aru Persada
Pada periode tahun 1966 semenjak dikeluarkannya Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 sampai dengan tahun 2000 saat dikeluarkannya Tap MPR No. III/MPR/2000 telah dikeluarkan beberapa PERPU oleh pemerintah Indonesia. Berikut adalah beberapa PERPU yang pernah pemerintah keluarkan pada masa itu.

No.
Nomor PERPU
1.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci
2.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara
3.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan undang-undang no. 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong
4.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma
5.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984
6.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
7.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
8.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan
9.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum
10.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
11.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Jenis, Hirarki, dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966

-
Image
Disusun oleh: I'ib Sutera Aru Persada Sebagai upaya untuk menertibkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut maka setelah meletusnya pemberontakan G30S tahun 1965 dan dikelurkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jendral Soeharto, melalui Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, MPRS menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap produk legislatif baik yang berbentuk Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-Undang, maupun Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Dalam Ketetapan MPRS XIX/MPRS/1966 tersebut ditetapkan bahwa: 1.       Semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit 5 Juli 1959, ditinjau kembali. 2.       Menugaskan Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap Pentapan Presiden/Peraturan Presiden dengan ketentuan bahwa Pentapan Presdien dan peraturan Presiden yang isi dan tujuannya
Read more

HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAN KEKUASAAN

-
Image
Disusun oleh: I’ib Sutera Aru Persada             Berbicara mengenai hukum, tentu menarik jika mengaitkannya dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu politik dan ekonomi. Ketiganya memiliki keterkaitan dan interaksi satu sama lain. Meskipun terkadang aktor penyelenggara pemerintahan ini tidak memiliki integritas yang baik. Sehingga hubungan antara hukum, politik, dan ekonomi menimbulkan keterkaitan dan interaksi yang negatif. Sedangkan permintaan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum, politik, dan ekonomi yang positif teramat tinggi.             Analogi antara hukum, politik, dan ekonomi itu seperti Kereta. Hukum menjadi relnya, ekonomi menjadi gerbongnya, dan politik menjadi tujuannya. Fungsi hukum keadilan dengan tujuan kepastian, ketertiban, dan keteraturan agar menuntun ekonomi untuk menjangkau tujuan politiknya. Hukum tidak bisa menciptakan ekonomi dan politik, justru yang terjadi sebaliknya, kenapa? Karena ekonomi dan politik mengandung kekuasaan yang notabene akan me
Read more

PASCA DEBAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (Jilid 1: Kamis 17 Januari 2019)

-
Image
Oleh: I’ib Sutera Aru Persada             Baru saja masyarakat indonesia gegap gempita menyaksikan suatu pertunjukan yang bisa disebut sebagai pesta demokrasi indonesia. Walaupun pesta yang dimaksud masih sekedar warming up sebelum pesta yang sesungguhnya. Ya, yang penulis maksud dengan pesta demokrasi indonesia adalah pemilihan umum presiden dan wakil presiden indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Sedangkan yang dimaksud dengan warming up pesta demokrasi adalah debat calon presiden dan wakilnya antara kandidat nomor urut 1 Jokowi Ma’ruf dan kandidat dengan nomor urut 2 Prabowo Sandiaga yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara. Sangat menarik untuk menilai debat walaupun sekedar dari subjektifitas penulis. Namun perbedaan pendapat yang akan dikemukakan mengenai penampilan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden serta KPU sebagai penyelenggara bisa menjadi bahan pikiran bersama untuk menentukan manakah pemimpin terbaik
Read more