Belajar Hukum

Disusun oleh: I'ib Sutera Aru Persada Ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur jenis dn hirarki peraturan perundang-undangan SETELAH Perubahan UUD 1945, yaitu Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tentang Sumber Tertib Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan, UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menggantikan UU No. 10 Tahun 2004. [1] Bersamaan dengan Perubahan Kedua UUD 1945, pada Sidang Tahunan MPR yang petama tanggal 7-18 Agustus 2000, MPR memutuskan ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 sebgai pengganti dari Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Menurut Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 tata ururtan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: [2] 1.       Undang-Undang Dasar 1945 2.       Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 3.       Undang-Unda...

Disusun oleh: I'ib Sutera Aru Persada Pada periode tahun 1966 semenjak dikeluarkannya Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 sampai dengan tahun 2000 saat dikeluarkannya Tap MPR No. III/MPR/2000 telah dikeluarkan beberapa PERPU oleh pemerintah Indonesia. Berikut adalah beberapa PERPU yang pernah pemerintah keluarkan pada masa itu. No. Nomor PERPU 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan undang-undang no. 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahu...

Download file dibawah ini!

Download file dibawah ini!

Disusun oleh: I'ib Sutera Aru Persada Sebagai upaya untuk menertibkan jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan tersebut maka setelah meletusnya pemberontakan G30S tahun 1965 dan dikelurkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jendral Soeharto, melalui Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966, MPRS menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap produk legislatif baik yang berbentuk Penetapan Presiden, Peraturan Presiden, Undang-Undang, maupun Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang. Dalam Ketetapan MPRS XIX/MPRS/1966 tersebut ditetapkan bahwa: 1.       Semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden yang dikeluarkan sejak Dekrit 5 Juli 1959, ditinjau kembali. 2.       Menugaskan Pemerintah bersama-sama dengan DPR-GR untuk melaksanakan peninjauan kembali terhadap Pentapan Presiden/Peraturan Presiden dengan ketentuan bahwa Pentapan Presdien ...

Download file dibawah ini!

Download file dibawah ini!